BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

 Pengantar Bab

Jika Bab 1 menegaskan bahwa manusia—baik dalam optik Islam maupun Pancasila—adalah subjek ekonomi yang terikat tanggung jawab moral dan transenden, maka Bab 2 ini menelusuri lebih dalam struktur nilai yang melandasi bangunan tersebut. Pancasila, sebagai lima sila yang tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan satu kesatuan organik (bersifat hierarkis-piramidal menurut Notonagoro), akan dibaca sila demi sila dan didialogkan dengan kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) serta nilai-nilai inti ekonomi Islam. Tesis bab ini: kelima sila Pancasila, bila digali secara mendalam, memiliki padanan konseptual yang kuat dengan pilar-pilar ideologi ekonomi Islam, sehingga keduanya bukan dua sistem yang harus dipertentangkan, melainkan dua bahasa yang dapat saling menerjemahkan.

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

1. Pancasila sebagai Sistem Nilai

Pancasila bukan sekadar dokumen politik, melainkan weltanschauung—pandangan hidup bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara (religiusitas, gotong royong, musyawarah, keadilan). Sebagai sistem nilai, Pancasila bersifat terbuka namun tetap memiliki inti yang tidak berubah (nilai dasar), sehingga mampu menampung berbagai tafsir operasional termasuk dalam bidang ekonomi.

2. Maqashid Syariah: Lima Tujuan Pokok Syariat

Ulama ushul fiqh, khususnya Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, merumuskan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan menjaga lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams):

Hifzh ad-Din — menjaga agama

Hifzh an-Nafs — menjaga jiwa

Hifzh al-'Aql — menjaga akal

Hifzh an-Nasl — menjaga keturunan

Hifzh al-Mal — menjaga harta

Dalam konteks ekonomi, seluruh instrumen syariah (larangan riba, kewajiban zakat, larangan judi, perlindungan hak milik) pada dasarnya adalah turunan dari kelima maqashid ini, terutama hifzh al-mal dan hifzh an-nafs.

3. Tabel Relevansi

Maqashid Syariah

Padanan dalam Pancasila

Implikasi Ekonomi

Hifzh ad-Din (menjaga agama)

Sila 1: Ketuhanan YME

Ekonomi tidak bebas nilai; tunduk pada etika transenden

Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa)

Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Jaminan penghidupan layak, larangan eksploitasi

Hifzh al-'Aql (menjaga akal)

Sila 3 & 4 (musyawarah, edukasi publik)

Larangan judi/riba yang merusak nalar rasional ekonomi

Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan)

Sila 2 & 5 (kesejahteraan keluarga)

Perlindungan ekonomi keluarga, warisan, nafkah

Hifzh al-Mal (menjaga harta)

Sila 5: Keadilan Sosial

Perlindungan hak milik, larangan penipuan, distribusi adil

4. Simpulan Awal

Maqashid syariah memberi Islam kerangka teleologis (berorientasi tujuan) bagi ekonominya, sementara Pancasila memberi Indonesia kerangka ideologis-konstitusional. Keduanya bertemu pada satu titik: ekonomi harus melayani kemaslahatan manusia seutuhnya (maslahah), bukan sebaliknya menjadikan manusia sebagai alat ekonomi.

B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

1. Tauhid sebagai Basis Epistemologi Ekonomi Islam

Prinsip tauhid (QS. Al-Ikhlas) menegaskan keesaan Allah dalam penciptaan, kepemilikan, dan kekuasaan. Dalam ranah ekonomi, ini melahirkan doktrin kepemilikan mutlak Allah (al-milkiyyah al-haqiqiyyah lillah):

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya" (QS. Al-Maidah: 120)

Manusia hanya diberi hak milkiyyah naqishah (kepemilikan relatif/terbatas)—hak guna dan kelola, bukan kepemilikan hakiki. Implikasinya:

Harta harus diperoleh dan dibelanjakan sesuai aturan Pemilik hakiki (halal-haram).

Tidak ada hak mutlak untuk menggunakan harta semena-mena (larangan tabdzir, israf, ihtikar).

Kepemilikan pribadi tunduk pada fungsi sosial yang ditetapkan Allah (zakat, waris, waqaf).

2. Sila Pertama sebagai Cermin Tauhid dalam Konteks Kebangsaan

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meski dirumuskan secara inklusif untuk memayungi keberagaman agama, secara filosofis menegaskan hal yang sejalan: bahwa negara dan seluruh aktivitas di dalamnya—termasuk ekonomi—tidak berdiri di atas sekularisme murni, melainkan pada pengakuan adanya otoritas transenden di atas manusia. Ini menjadi dasar bagi legitimasi hukum-hukum agama (termasuk hukum ekonomi syariah) untuk hidup berdampingan dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam eksistensi perbankan syariah, lembaga zakat nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia yang diakui negara.

3. Titik Temu

Baik tauhid maupun sila pertama menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi tertinggi bukan di tangan manusia atau pasar, melainkan di bawah otoritas nilai yang lebih tinggi—dalam Islam disebut secara eksplisit sebagai kedaulatan Allah (hakimiyyah), dalam Pancasila termanifestasi sebagai prinsip bahwa negara dan ekonomi tunduk pada nilai ketuhanan yang menjiwai seluruh sila lainnya.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

1. Prinsip 'Adl dalam Islam

Keadilan ('adl) adalah salah satu nama dan sifat Allah, dan diperintahkan secara eksplisit dalam ekonomi:

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..." (QS. Al-An'am: 152)

Dalam ekonomi Islam, 'adl beroperasi pada berbagai level:

Adil dalam transaksi: larangan gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), ghisysy (kecurangan kualitas).

Adil dalam relasi kerja: kewajiban membayar upah pekerja tepat waktu dan proporsional ("Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya" — HR. Ibnu Majah).

Adil dalam distribusi: larangan penumpukan kekayaan pada segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7 — "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu").

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menuntut agar setiap kebijakan dan praktik ekonomi memuliakan martabat manusia (human dignity), tidak memperlakukan pekerja atau konsumen sebagai objek eksploitasi, dan menjunjung keadaban (moralitas) dalam relasi ekonomi antarmanusia—baik personal maupun internasional.

3. Titik Temu

Kedua nilai ini menegaskan bahwa efisiensi ekonomi tidak boleh mengorbankan keadilan dan martabat manusia. Pasar yang efisien tetapi eksploitatif terhadap buruh, atau pertumbuhan tinggi yang disertai ketimpangan ekstrem, ditolak baik oleh prinsip 'adl maupun oleh semangat kemanusiaan yang adil dan beradab.

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

1. Ukhuwwah dalam Ekonomi Islam

Konsep ukhuwwah (persaudaraan) dalam Islam memiliki tiga lapis: ukhuwwah Islamiyyah (sesama Muslim), ukhuwwah wathaniyyah (sesama bangsa), dan ukhuwwah insaniyyah (sesama manusia). Dalam ranah ekonomi, ukhuwwah melahirkan semangat ta'awun (tolong-menolong):

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (QS. Al-Maidah: 2)

Ini terwujud dalam institusi ekonomi seperti qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga), takaful (asuransi berbasis solidaritas/tolong-menolong), dan koperasi syariah (syirkah ta'awuniyah).

2. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini menuntut agar aktivitas ekonomi memperkuat, bukan memecah, kohesi kebangsaan—melampaui sekat suku, agama, ras, dan golongan (SARA), maupun kesenjangan antarwilayah (Jawa vs luar Jawa, kota vs desa).

3. Titik Temu

Ukhuwwah insaniyyah dalam Islam dan Persatuan Indonesia dalam Pancasila sama-sama menuntut solidaritas ekonomi yang melampaui kepentingan kelompok sempit. Dalam praktiknya, ini melahirkan kebijakan afirmatif ekonomi—zakat dan waqaf lintas daerah dalam Islam, dana perimbangan dan transfer daerah dalam kebijakan fiskal Indonesia—yang sama-sama bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antargolongan demi menjaga keutuhan kolektif.

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

1. Syura dalam Islam

Syura (musyawarah) adalah prinsip Qur'ani yang eksplisit:

"...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS. Asy-Syura: 38)

Dalam ekonomi Islam klasik, syura diterapkan misalnya dalam penentuan kebijakan fiskal negara (baitul mal), penetapan harga pasar yang adil (dengan pertimbangan Wali al-Hisbah/pengawas pasar), serta dalam akad syirkah (kerja sama usaha) yang mensyaratkan kesepakatan bersama para pihak.

2. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional—dari penentuan APBN, subsidi, hingga regulasi pasar—idealnya lahir dari proses musyawarah/perwakilan rakyat (DPR, DPD), bukan dari kehendak sepihak penguasa atau kekuatan pasar semata.

3. Titik Temu

Baik syura maupun kerakyatan menolak dua ekstrem: otoritarianisme ekonomi (keputusan sepihak elite/penguasa) dan anarkisme pasar (keputusan ekonomi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tanpa kontrol kolektif). Keduanya menempatkan musyawarah kolektif sebagai mekanisme legitimasi pengambilan keputusan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

1. Instrumen Redistribusi dalam Islam

Islam memiliki mekanisme redistribusi kekayaan yang khas dan terstruktur, berbeda dari sekadar filantropi sukarela:

Zakat: kewajiban (rukun Islam ketiga) mengeluarkan sebagian harta (umumnya 2,5% untuk zakat maal) bagi yang mencapai nishab, disalurkan kepada delapan golongan (ashnaf) sebagaimana QS. At-Taubah: 60. Zakat bersifat wajib dan dapat dipaksakan oleh otoritas (di masa Khulafaur Rasyidin, penolak zakat diperangi).

Infaq: pemberian harta secara sukarela untuk kebaikan umum, tidak terbatas nishab atau golongan penerima tertentu.

Shadaqah: mencakup pemberian material maupun non-material (termasuk senyum, sebagaimana disebut dalam hadits), bersifat lebih luas dari infaq.

Wakaf: penahanan aset produktif (tanah, bangunan, dana) agar manfaatnya mengalir terus-menerus (jariyah) bagi kepentingan umum—pendidikan, kesehatan, ekonomi umat.

2. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menuntut distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil, tercermin dalam kebijakan pajak progresif, subsidi, jaminan sosial (BPJS), dan program pengentasan kemiskinan.

3. Titik Temu dan Potensi Sinergi Kelembagaan

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) pada dasarnya adalah instrumen keadilan sosial berbasis nilai keagamaan yang dapat memperkuat—bukan menggantikan—instrumen fiskal negara (pajak, subsidi, jaminan sosial). Di Indonesia, potensi ini telah mendapat pengakuan formal melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menempatkan BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga resmi negara. Sinergi antara instrumen fiskal negara (pajak-subsidi) dan instrumen filantropi Islam (ZISWAF) inilah yang berpotensi menjadi model distributif khas Indonesia—mewujudkan sila kelima melalui jalur ganda: jalur negara dan jalur keagamaan-masyarakat sipil.

Penutup Bab

Pembacaan sila-demi-sila di atas menunjukkan bahwa Pancasila, meski dirumuskan sebagai konsensus kebangsaan yang inklusif bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia, memiliki resonansi konseptual yang mendalam dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam: tauhid (kepemilikan mutlak Allah), 'adl (keadilan transaksi dan distribusi), ukhuwwah (solidaritas lintas batas), syura (musyawarah kolektif), dan keadilan sosial melalui instrumen redistributif seperti zakat dan wakaf. Bab berikutnya akan membahas lebih jauh bagaimana nilai-nilai ini diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip operasional dan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam, mencakup mekanisme pasar, kepemilikan, dan peran negara.

Catatan metodologis: Bab ini merujuk pada kerangka maqashid syariah Imam Asy-Syatibi, tafsir ayat-ayat ekonomi dari mufassir klasik dan kontemporer, serta kajian relasi Pancasila-Islam dalam wacana ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah Indonesia kontemporer.